BPJamsostek Cabang Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Hotel Aston, Kamis 29 Agustus 2024.

Dari evaluasi ini, BPJamsostek menyebutkan hingga 27 Agustus 2024 dari potensi sebesar 132 ribu pekerja sebanyak 47 ribu warga Kota Pekalongan sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan sehingga masih ada potensi 84 ribu pekerja yang belum terlindungi program tersebut.

84 ribu pekerja yang belum terlindungi program BPJamsostek paling besar berada di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 38 ribu pekerja. Disusul dengan sektor pertanian, perkebunan, perhutanan perburuan dan perikanan sebesar 32 ribu pekerja.

Kepala BPJamsostek Pekalongan, Dedi Dermawan mengatakan untuk optimalisasi, BPJamsostek mendorong pemerintah untuk ikut meningkatkan kepesertaan BPJamsostek dengan mengalokasikan anggaran di tahun 2025 bagi para pekerja rentan.

“ Kepesertaan BPJamsostek per 27 Agustus 47 ribu warga sudah terlindungi program BPJS Ketenagkejaan dari potensi 130ribuan masih ada potensi data warga belum terlindungi 82 ribu, paling besar di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa selebihnya perkebunan dan perikanan,” terang Dedi.

Dedi menyebut di tahun ini baru teralokasi seribu pekerja rentan. “ untuk optimalisasi ini kita harapkan ada alokasi anggaran yg lebih dari pemkot bagi pekerja rentan yang tahun ini baru teralokasi 1000 harapan pemerintah bisa alokasikan lebih”.

Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyebutkan di tahun 2024 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran kepesertaan pbjamsostek bagi seribu pekerja rentan. Pihaknya saat ini juga tengah membahas anggaran 2025 agar semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi program ini.

“ Kita bahas dengan TAPD untuk bahas anggaran 2025 agar bisa tercover semua manfaatnya untuk masyarakat semua,” pungkas Aaf.