Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat. Hal ini menjadi bukti pemerataan dan kemudahan akses layanan JKN bagi seluruh masyarakat hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, sepanjang tahun 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat. Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan,” terangnya pada Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin (14/7).

Tidak hanya itu, untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung. BPJS Kesehatan juga mengirim tenaga kesehatan dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di berbagai wilayah. Yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

 Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 278,1 juta penduduk atau, 98,45 persen penduduk telah tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28 persen. Semula hanya 18.437 FKTP menjadi 23.682 FKTP. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra

Selain itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik. Hingga akhir 2024, kerja sama ini sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan.

Ghufron juga menyebut, sepanjang tahun 2024 total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN.

Komitmen menghadirkan layanan yang berkualitas tercermin dari hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian sebanyak 11 kali berturut-turut sejak era BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil investasinya juga mencapai Rp5.395,6 triliun, melebihi target yang ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menegaskan, capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan program JKN menuju fase maturitas.

Menurut dia, program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. “Berkat Program JKN, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di wilayah pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia. “Sinergi antara Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlangsungan Program JKN,