Kab Pekalongan -  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan memaparkan data kontribusi sektor pertanahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (24/7/2025). Rapat yang digelar di Gedung DPRD tersebut membahas potensi pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) atas peralihan hak.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Pekalongan, Bambang Irjanto, A.Ptnh., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya memaparkan tiga poin penting, yakni data pengadaan tanah proyek jalan tol Pemalang–Batang, jumlah bidang tanah terdaftar di Kabupaten Pekalongan, serta rekapitulasi penerimaan BPHTB tahun 2024 dan 2025.

Sepanjang tahun 2024, penerimaan BPHTB tercatat 5.854 kegiatan. Sedangkan hingga pertengahan tahun 2025, BPHTB telah menyumbang Rp21,04 miliar dari 2.709 kegiatan, dengan transaksi lelang dan SK Hak sebagai penyumbang signifikan.

“BPN tidak hanya berperan dalam penerbitan sertifikat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam verifikasi dokumen BPHTB, hingga edukasi kepada masyarakat,” jelas Bambang.

Dalam rapat ini, BPN juga menyoroti pentingnya monitoring atas sertipikat tanah terkait proyek jalan tol Pemalang–Batang yang masuk wilayah Kabupaten Pekalongan. Koordinasi lintas sektor pun ditekankan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

DPRD Kabupaten Pekalongan mengapresiasi keterlibatan aktif BPN dalam menyajikan data yang transparan dan akurat sebagai landasan dalam menggali potensi pajak daerah secara maksimal.