Pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan ini diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampaknya pada sektor layanan dasar, termasuk pendidikan.

Pendidikan merupakan layanan dasar yang harus tetap menjadi prioritas. Jika terjadi pemangkasan anggaran dalam jumlah besar, hal ini berpotensi mempengaruhi berbagai program pelatihan dan pengembangan potensi siswa. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan berharap agar alokasi anggaran tetap memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan.

Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan masih menunggu kepastian terkait kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan. Zainul Hakim, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan berharap jika nanti ada pemangkasan, jumlahnya tidak terlalu signifikan sehingga program pendidikan tetap bisa berjalan optimal.