Sejumlah pos pompa air di Kota Pekalongan terancam tidak bisa beroperasi akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperburuk sistem pengendalian banjir, mengingat Kota Pekalongan memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan permukaan sungai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Azmi Basyir, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keberlanjutan operasional rumah pompa. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekalongan agar segera berkomunikasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna mencari solusi terbaik.

Dikatakan Azmi bahwa Kota Pekalongan secara geografis lebih rendah dari permukaan sungai. Jika pos pompa air tidak bisa beroperasi, maka potensi banjir akan semakin tinggi. Pihaknya akan berupaya mencari sumber pendanaan, baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, maupun meminta dukungan dari Kementerian PUPR agar rumah pompa tetap berfungsi.

Azmi juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah mendesak mengingat pentingnya sistem drainase dalam mengantisipasi genangan air, terutama di musim hujan. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam mengalokasikan anggaran agar layanan infrastruktur vital ini tetap berjalan.