Yudi, orang tua dari Fareno Khiar Aghadhira, juara 1 cabang olahraga badminton pada Popda Kota Pekalongan, mengungkapkan harapannya agar sistem olahraga di Kota Pekalongan lebih transparan. Hal ini menyusul kejanggalan yang terjadi ketika anaknya yang berhasil meraih juara 1 di tingkat Kota Pekalongan tidak dapat melaju ke Popda Provinsi Jawa Tengah 2024.

Menurut Yudi, meskipun dirinya tidak menuntut agar anaknya diikutkan di Popda Provinsi Jawa Tengah 2025, ia berharap ada kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan sistem pertandingan, mulai dari jenjang hingga aturan yang lebih jelas. “Saya berharap pengelolaan sistem lebih jelas, dan jenjang sistem pertandingan anak-anak juga jelas. Jika Popda, berarti alurnya harus jelas,

Yudi juga menambahkan bahwa anak dan orang tua jangan diberi janji berangkat ke Popda Provinsi Jawa Tengah 2025, karena juknis (petunjuk teknis) untuk tahun 2025 belum keluar. “Jangan dijanjikan berangkat tahun 2025 jika juknisnya belum keluar. Kecuali mereka punya data valid dari provinsi kalau 2025 diselenggarakan sebelum tahun kelulusan. Karena Popda sekarang pun bisa digelar akhir tahun dan anak-anak kelas 6 SD serta 3 SMP sudah lulus,” katanya.

Ia pun memberikan saran kepada dinas terkait agar juara Popda Kota Pekalongan 2025 yang berangkat ke Provinsi Jawa Tengah adalah juara Popda 2025 itu sendiri, dan penyelenggaraan Popda Kota Pekalongan dapat diatur sedemikian rupa agar dilaksanakan tiga bulan sebelum Popda Provinsi.

“Saya berharap kejadian seperti ini tidak mempengaruhi psikologis anak-anak. Pihak yang terlibat dalam sistem olahraga harus bekerja dengan hati,” harap Yudi.

Terkait dengan seleksi terbatas yang dilakukan untuk menentukan peserta Popda Provinsi Jawa Tengah 2024, Yudi menilai hal tersebut aneh karena Popda adalah kompetisi olahraga berjenjang, yang biasanya diwakili oleh atlet dari sekolah, bukan klub. “Jika yang berangkat adalah juara Wali Kota Cup, lalu buat apa ada Popda Kota? Popda kan mewakili kota, bukan klub. Kalau seleksi, harusnya tidak melihat ID card klub, tapi asal sekolah,” ujar Yudi.

Ia juga menambahkan bahwa jika kejuaraan klub diperlukan, maka itu sebaiknya dilakukan melalui Kejurprov, di mana atlet dari klub bisa mewakili klub mereka. Namun, di Popda, yang mewakili adalah atlet dari sekolah.

Yudi menegaskan bahwa sebagai orang tua, ia dan keluarganya siap melakukan mediasi dengan pihak dinas, official, dan PBSI. “Kami siap dimediasi. Kami ingin bertemu dengan PBSI, dinas, dan media, baik di sekolah maupun di luar sekolah, bukan di dinas,” pungkasnya.

Harapan Yudi adalah agar sistem olahraga di Kota Pekalongan dapat diperbaiki dan lebih transparan, sehingga anak-anak dapat berkompetisi dengan semangat yang tinggi tanpa terbebani dengan keputusan yang tidak jelas.