Pemerintah Kota Pekalongan bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pasca kericuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pekalongan, Pemkot mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara menyeluruh serta memperkuat kewaspadaan dini lintas sektor.

Tindak lanjut ini dibahas dalam Rapat Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Penanganan Pascademo yang dilaksanakan pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Kantor BPKAD Kota Pekalongan. Rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balqis Diab dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, FKUB, FKDM, OPD terkait, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pembukaan rapat, Asisten I Sekda Kota Pekalongan, Yos, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan dan penanganan dampak pascainsiden, dirinya juga menekankan pentingnya respon cepat Pemkot terhadap kerusakan fasilitas pemerintahan, termasuk kantor DPRD dan Balai Kota.

Mewakili Kemendagri, Danang Binuko, selaku Penanggung Jawab Tim Penanganan Konflik Pemerintahan Direktorat Kewaspadaan Nasional, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali Siskamling adalah bagian dari upaya preventif yang konkret dan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dirinya menyatakan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan fasilitasi terkait perizinan dan regulasi apabila diperlukan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balqis Diab, menjelaskan bahwa kericuhan tidak terjadi saat aksi berlangsung, melainkan pascademo oleh kelompok yang diduga berasal dari luar daerah. “Sejak malam kejadian, kami langsung melakukan rapat pleno dengan seluruh perangkat daerah untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik,” ujarnya.

Tercatat 8 kantor pelayanan publik terdampak, namun Pemkot segera mengambil langkah darurat berupa penyediaan ruang kerja sementara, pelaksanaan program pangan murah, serta aktivasi satgas kewaspadaan di 27 kelurahan. Selain itu, pelatihan Kader Nasionalisme dan Kewaspadaan Dini (KNP) juga telah digelar untuk memperkuat sistem deteksi dan respon cepat di berbagai sektor.

Forkopimda Kota Pekalongan melaporkan bahwa upaya deteksi dini telah dimulai sejak 25 Agustus, termasuk pemantauan media sosial dan potensi mobilisasi massa. Meski aksi awal berlangsung damai, eskalasi terjadi akibat tindakan massa tidak dikenal yang melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap fasilitas pemerintahan. Hingga kini, lebih dari 15 orang pelaku telah diamankan, dan penyelidikan terhadap aktor intelektual terus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa proses hukum sedang berjalan dan menunggu kelengkapan berkas serta penetapan pasal hukum yang sesuai. Di sisi legislatif, DPRD Kota Pekalongan telah melaksanakan rapat paripurna pertama dan berencana menggelar paripurna lanjutan dalam waktu dekat guna membahas langkah-langkah strategis.

Sebagai bentuk penguatan sistem keamanan dan pengawasan, Ketua FKDM mengusulkan pemasangan CCTV di seluruh area pelayanan publik, yang terintegrasi dengan sistem pemantauan milik Polres. Di sisi lain, Kaban Kesbangpol Kota Pekalongan melaporkan bahwa sejumlah kegiatan sosial telah digelar, seperti doa bersama lintas agama, jalan sehat kebangsaan, serta program pangan murah, sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan psikologis masyarakat.

Pemerintah Kota juga mengakui bahwa implementasi Siskamling telah berjalan di beberapa wilayah, meskipun masih dibutuhkan tambahan personel dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitasnya.

Dengan dukungan dari Kemendagri, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan, menjaga stabilitas wilayah, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal demi kenyamanan dan keamanan seluruh warga Kota Pekalongan.