Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andrianto, menyampaikan bahwa Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditujukan bagi warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Namun, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini.

Kriteria utama penerima bantuan adalah status kepemilikan lahan yang harus milik sendiri, tingkat penghasilan maksimal sebesar UMK, rumah dalam kondisi tidak layak huni, dan hanya memiliki satu rumah tersebut. Ia berharap, melalui program ini, warga Kota Pekalongan dapat tinggal di rumah yang lebih layak huni.

Sementara itu, Heryu Purwanto, Kepala Bidang Perumahan Dinperkim Kota Pekalongan, menjelaskan bahwa program RTLH menjadi agenda tahunan Dinperkim, mengingat masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Pekalongan. Tahun ini, ada 441 rumah yang akan diintervensi, baik pada bagian lantai, dinding, maupun atap yang rusak. Setiap rumah akan mendapat bantuan sebesar Rp10 juta, dengan rincian Rp8,5 juta untuk bahan material dan Rp1,5 juta untuk biaya tukang, Karena program ini bersifat swadaya, warga diharapkan dapat memberikan tambahan biaya untuk melengkapi kekurangan material atau biaya tukang jika diperlukan.

Heryu juga menyebutkan bahwa jumlah rumah yang diperbaiki melalui program RTLH tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan sekitar 700 unit, sementara tahun ini hanya 300 unit. Hal ini disebabkan adanya pengalihan anggaran dari aspirasi anggota dewan (pokir) ke kegiatan lain,

Jumilah dan Abdul Chaq penerima bantuan RTLH merasa bersyukur sudah mendapat bantuan, sehingga rumahnya sekarang sudah layak dihuni.

Program RTLH ini menjadi salah satu upaya Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat, meskipun tantangan keterbatasan anggaran tetap menjadi perhatian.