Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penanganan sampah secara serius dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat gabungan antara jajaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas-dinas terkait permasalahan sampah di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (21/4/2025).

Dalam forum tersebut berlangsung diskusi aktif dan konstruktif antara unsur legislatif dan eksekutif. DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap keresahan masyarakat soal pengelolaan sampah.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran penanganan sampah di tingkat kelurahan. Saat ini, anggaran sementara hanya berkisar Rp10 juta per kelurahan, yang harus mencakup biaya operasional, sosialisasi kepada warga, dan pengadaan alat kebersihan.

Menurutnta dalam pengelolaan sampah dibutuhkan penguatan edukasi kepada masyarakat dari lurah dan ketua RT/RW. Dengan tambahan anggaran operasional, kampanye kepedulian terhadap sampah yang dilakukan secara door to door akan lebih efektif dan membuahkan hasil positif.

Lebih lanjut, Azmi menyampaikan bahwa rekomendasi dan hasil rapat gabungan ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Saat ini, Pemerintah Kota Pekalongan tengah menargetkan pembangunan enam Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) baru, masing-masing diproyeksikan mampu mengolah 15 ton sampah per hari. Sementara itu, dari 23 TPS-3R yang telah ada, kapasitas pengolahan baru menyentuh angka 60 ton per hari.

Dengan forum ini, DPRD Kota Pekalongan menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi atas permasalahan lingkungan yang berdampak luas terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat.