Ratusan orang yang mengatasnamakan perwakilan aliansi masyarakat Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi demo di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan, Senin 11 November 2024.

Ratusan masyarakat ini menuntut, komisioner KPU memberi pertanggungjawaban atas kegagalan tugas yang dilakukan KPU. Bahkan, mereka juga menilai KPU Kabupaten Pekalongan tidak netral dalam pilkada.

Mereka menilai KPU Kabupaten Pekalongan, telah gagal dalam bekerja buntut kericuhan yang mewarnai tahapan Pilkada di Kabupaten Pekalongan.

Peristiwa yang menjadi sorotan dalam aksi ini yaitu kericuhan saat pengambilan nomor urut paslon, lalu tertangkap basahnya warga dengan menggunakan id card berlogo KPU untuk kepentingan paslon, dan debat paslon bupati di Semarang yang berujung gesekan, serta pemukulan pada salah satu anak paslon.

Furqon Mahfud perwakilan massa dihadapan komisioner KPU di aula KPU setempat mengatakan, bahwa KPU Kabupaten Pekalongan telah gagal memetakan potensi kerawanan saat jalannya pilkada.

Ia menceritakan, bahwa kejadian di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni ini kejadiannya pada 3 November 2024. Akan tetapi, baru dilaporkan ke kepolisian hari ini dan itu pun masih sifatnya baru aduan. Padahal dari kejadian itu berpotensi kerawanan pilkada, karena ada pencatutan logo KPU yang digunakan oknum untuk pendataan salah satu paslon.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Lailatul Izah mengatakan, bahwa ia bersama komisioner sudah bekerja sesuai dengan PKPU dan undang-undang pilkada, dan itu adalah wujud mencintai KPU. Terkait pencatutan logo KPU, pihaknya baru bisa merespons karena KPU tengah fokus menjalankan tahapan Pilkada. Dirinya juga meminta maaf atas segala kekurangan dari KPU.

Pihaknya sudah membuat kesepakatan sejak awal, lalu membuat skenario bagaimana memaksimalkan dan menjamin semua yang diundang aman. Pihaknya menambahkan terkait debat Pilbup di Semarang, ia mengaku telah berupaya mengantisipasi kericuhan dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan, yakni Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah, dan TNI.