Kab Pekalongan - Silaturahmi dan Konsolidasi Paguyuban Kepada Desa (PKD) se-Kabupaten Pemalang yang digelar di Hotel Grand Dian Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Selasa 22 Oktober 2024 lalu yang disinyalir terdapat unsur terselubung mengarahkan ke salah satu Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, berbuntut panjang. 

Relawan Perkasa (pendukung Andika-Hendi-red) Kabupaten Pekalongan resmi melaporkan kegiatan dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jumat 25 Oktober 2024 siang. Dalam laporannya, Relawan Perkasa di Kota Santri itu sekaligus menyertakan bukti-bukti kegiatan para kades se-Kabupaten Pemalang tersebut yang disinyalir terdapat arahan ke salah satu paslon. 

Pelapor Busamto menjelaskan bahwa dalam pertemuan para kades se-Kabupaten Pemalang di Hotel Grand Dian Wiradesa beberapa waktu yang lalu, diindikasikan ada pengerahan kades se-Kabupaten Pemalang untuk mendukung ke Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tertentu.” terangnya.

Sementara, Nugroho Budiantoro (Tim Perkasa Kabupaten Pekalongan) menambahkan bahwa sesuai regulasi yang ada bahwa kades dalam perhelatan Pemilu harus netral dan dilarang terlibat aksi dukung mendukung salah satu paslon. Mereka, kata dia, mestinya independen dan netral. Akan tetapi, faktanya ditemukan sejumlah kades dalam pertemuan tersebut terindikasi adanya pengerahan untuk mendukung dan mengarah keberpihakan ke paslon tertentu. 

"Terkait bukti-bukti, semuanya sudah kita serahkan ke Bawaslu, baik itu video, foto dan bukti lainnya," terang Nugroho yang akrap disapa Boby. Atas adanya laporan itu, pihaknya berharap Bawaslu dapat mensikapi atas laporan dimaksud, yang secara bukti-bukti, menurutnya sudah sangat jelas. Disinggung, apakah dalam pertemuan itu terindikasi adanya politik uang, Boby menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu untuk dapat menelusuri lebih lanjut, termasuk laporan yang sudah dilayangkan.   

"Yang pasti, kita menemukan adanya pengerahan. Dan, disitu (pertemuan-red) mendukung ke salah satu paslon," tegasnya. Lebih lanjut Boby menambahkan, bahwa modus pengerahan kades masif terjadi, bukan hanya di Pekalongan, tetapi terjadi pula di berbagai daerah di Jawa Tengah. Dirinya sangat menyayangkan, bahwa Pemilu mestinya berjalan jujur, adil, luber, rahasia dan damai, tetapi justru diciderai dengan hal-hal yang patut diduga melanggar hukum. 

Sementara, Budi Nur Hadi Wibowo, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa telah menerima laporan dari tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 01 terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di Wiradesa. Dugaan pelanggaran dimaksud terkait adanya kondolidasi se-Kabupaten Pemalang di Hotel Grand Dian. "Jadi, dari laporan ini, dalam dua hari kedepan akan dilakukan kajian awal, kemudian apabila ada syarat formil maupun materil yang belum terpenuhi, akan kami sampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki," terang Hadi Wibowo.

Jika hal itu sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan klarifikasi terhadap terlapor maupun saksi-saksi yang disampaikan dalam laporan. Dirinya menambahkan, bahwa yang dilaporkan secara umum terkait peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kades yang diindikasikan terdapat konsolidasi yang mengarah ke paslon satunya. "Bawaslu sendiri, begitu mendapat informasi, waktu itu langsung ke lokasi kegiatan. Ternyata acaranya sudah bubar, sehingga belum mendapatkan informasi lebih lanjut," pungkasnya. 

Pertemuan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Pemalang yang dikemas dengan Silaturahmi dan Konsolidasi PKD yang digelar di Hotel Grand Dian Wiradesa Kabupaten Pekalongan, didatangi Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan M Thohir, Selasa 22 Oktober 2024 sore.

M Thohir mengaku kedatangannya ke sana, lantaran adanya laporan dari salah satu tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dimana dalam pertemuan itu menurut informasi terdapat pertemuan para Kades se-Kabupaten Pemalang. (Robbani - Batik Tv)