Rizal Bawazier, Anggota DPR RI untuk Dapil Jawa Tengah X (Pekalongan, Pemalang dan Batang) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah opini negatif mengenai kelanjutan masalah yang dialami oleh ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang memiliki ruang lingkup kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), melalui pernyataannya 3 Juni 2025, menyampaikan perkembangan terkini terkait ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat di Kota Pekalongan.

Dalam keterangannya, Pak RB menegaskan bahwa ada penundaan penyelesaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang seharusnya diawal Mei 2025 menjadi mundur 11 Juni 2025 baru setelah itu hukum akan bergerak, jadi karena penundaan ini masalahnya dari Kantor Akuntan Publik. 

"Jadi kalau ada opini negatif mengenai kelanjutan ini, lebih baik diam saja dulu, biar saya dan Kementerian Keuangan saja yang bergerak menyelesaikan".

Pihaknya bersama Wakil Menteri Koperasi terus memantau kinerja Satgas Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, untuk masalah ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.

Pernyataan ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab Rizal Bawazier sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil X Jawa Tengah sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh Komisi VI DPR RI terhadap mitra kerjanya, termasuk Kementerian Koperasi, untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat dapat dilindungi khususnya para anggota koperasi.

Upaya yang dilakukan oleh Pak RB ini dalam rangka menciptakan ekosistem perkoperasian yang sehat dan terpercaya di Indonesia, khususnya di Daerah Pemilihan X Jawa Tengah (Pekalongan, Pemalang dan Batang). 

Diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan dapat segera terselesaikan.