Pengesahan UU TNI oleh DPR RI belum lama ini, ternyata memunculkan gelombang protes dari kalangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batang. Protes tersebut muncul karena ada kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI, yang memberi kesempatan militer berperan ganda, sebagai kekuatan pertahanan maupun sosial politik.

Koordinator PMII Syekh Hasan Surgi, Subkhi Eko Saputro mengatakan, ratusan mahasiswa menyuarakan keprihatinannya terhadap UU TNI, yang dirasa akan membuka peluang anggota TNI memiliki dua peranan dalam pemerintahan. Hasil audensi dengan Ketua DPRD Batang, Su'udi dirasa belum optimal dalam menyerap aspirasi mahasiswa terkait tuntutan dibatalkannya UU TNI.

Para mahasiswa juga menyoroti beberapa isu lokal yang perlu mendapat perhatian dari anggota dewan. Di antaranya, abrasi di pesisir pantai Batang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di pabrik dan pertambangan batu ilegal yang berdampak pada kerusakan alam.

Menyikapi tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Batang, Su'udi memastikan akan segera menyampaikan aspirasi para mahasiswa terkait UU TNI, kepada pemerintah pusat. Demikian pula dengan tuntutan terkait permasalahan lokal akan diselesaikan bersama pemerintah setempat. Su'udi juga mengapresiasi para mahasiswa yang dinilai santun dan menghormati satu sama lain.