Pimpinan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Jumat, 27 September 2024 di Semarang. 

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut dibahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.

Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Marwadi menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, beliau juga mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Tegal untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya. 

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian Andriansyah selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi. Selain itu, bahwa berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dbanding tahun 2022. 

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB.Chaerul Dwi Sapta SH, MAP yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan 9 (sembilan) upaya Pemda dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan, Rossi Rizki Bestari menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah meliputi: DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi.