Pekalongan — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pekalongan menorehkan capaian gemilang melalui pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) angkatan pertama. Hampir seluruh peserta dinyatakan lulus dengan hasil membanggakan.

Dari 24 peserta yang mengikuti UPA, sebanyak 23 orang berhasil lolos dengan predikat Baik hingga Sangat Baik. Sementara satu peserta lainnya dijadwalkan kembali mengikuti ujian ulang pada September 2026 mendatang. Tingkat kelulusan yang mencapai 99 persen ini menjadi sinyal kuat keberhasilan sistem pendidikan profesi advokat yang diterapkan.

Sekretaris DPC PERADI Pekalongan, Damirin, menilai hasil tersebut mencerminkan keseriusan PERADI Pekalongan dalam menyiapkan calon advokat yang kompeten dan berintegritas.

“Capaian ini bukan semata soal angka kelulusan, tetapi tentang kualitas proses pendidikan yang kami bangun sejak awal. PKPA dan UPA dirancang agar peserta benar-benar siap terjun ke dunia profesi advokat,” ujarnya, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, para lulusan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum ke depan, khususnya di tengah dinamika penerapan KUHP dan KUHAP baru. Advokat dituntut tidak hanya menguasai aspek hukum secara teoritis, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi dan keberpihakan pada keadilan masyarakat.

Keberhasilan angkatan perdana ini sekaligus menjadi pijakan penting bagi penguatan sinergi antara DPC PERADI Pekalongan dan UIN Gus Dur Pekalongan sebagai mitra akademik. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang, tidak hanya dalam pendidikan profesi, tetapi juga riset hukum dan peningkatan kapasitas keilmuan.

“Sinergi dengan UIN Gus Dur Pekalongan akan terus kami dorong agar lahir lebih banyak advokat yang profesional, berwawasan luas, dan memiliki komitmen kuat terhadap keadilan,” tegas Damirin.

Dengan hasil positif ini, PERADI Pekalongan optimistis dapat terus meningkatkan mutu PKPA dan UPA pada angkatan berikutnya, sekaligus memperkuat peran advokat sebagai salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum nasional.