Dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pekalongan mendapat kabar gembira. Pemerintah Kota Pekalongan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) resmi menandatangani Nota Kesepakatan pada Kamis (14/8/2025) di Kantor PIP, Jakarta. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dorongan baru agar pelaku UMKM semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

UMKM selama ini menjadi denyut nadi perekonomian Kota Pekalongan. Lebih dari 90 persen unit usaha digerakkan oleh sektor ini, mulai dari industri batik, kerajinan, kuliner, hingga jasa. Melalui kerja sama ini, pemerintah berkomitmen memperluas akses pembiayaan, memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan kapasitas manajerial, serta membuka peluang pasar hingga tingkat nasional dan ekspor.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada sumber modal yang merugikan. “Selama ini kita membatasi permodalan lewat rentenir, pinjol, dan sebagainya. Alhamdulillah, ini sudah ada MOU dengan PIP, semoga lancar dan berkah untuk UMKM Kota Pekalongan. Proses dan sistemnya akan segera kami informasikan ke UMKM yang ada di Kota Pekalongan,” terangnya.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 160 UMKM yang tergabung di Dekranasda, belum termasuk ratusan lainnya yang beroperasi di pasar-pasar, pusat grosir, dan sentra usaha lain. “Semoga ini semua menjadi keberkahan bagi para UMKM. Intinya, semangat dan niat kita untuk terus meningkatkan UMKM Kota Pekalongan,” tandasnya.

Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pembiayaan sektor produktif di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM, khususnya yang memiliki potensi dan prospek usaha baik, mendapatkan akses permodalan yang terjangkau dan berkelanjutan. Pekalongan memiliki kekuatan ekonomi lokal yang unik, seperti industri batik dan sektor kreatif, sehingga perlu didukung penuh agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.