Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus berkomitmen mendorong peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, responsif, dan modern. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, dalam Forum Evaluasi SPBE Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Launching Manajemen Layanan SPBE yang dihadiri oleh para admin SPBE dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pekalongan, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin (5/5/2025).

Wawalkot Balgis menekankan bahwa SPBE merupakan sistem manajemen layanan yang sangat penting dalam pemerintahan. Melalui penerapan SPBE, seluruh proses pemerintahan, baik internal maupun pelayanan publik, diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan berbasis teknologi informasi, ia menyampaikan bahwa bukti dukung SPBE yang disiapkan oleh tiap OPD harus sesuai dengan level kematangan SPBE yang ditargetkan. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan tetap harus berlandaskan pada regulasi yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi, mengungkapkan bahwa forum SPBE kali ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian indeks SPBE tahun 2024 dan mempersiapkan penilaian SPBE tahun 2025. Meskipun tidak ada penilaian langsung dari kementerian tahun ini, namun akan dilakukan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi. Ia juga menambahkan bahwa, timeline pemantauan SPBE tahun 2025 telah disusun secara sistematis. Tahapannya dimulai pada Juni-Juli dengan penetapan lokus dan asesor, dilanjutkan sosialisasi pada Agustus, penilaian mandiri pada September, penilaian dokumen di bulan Oktober, revisi dokumen pada November, dan pelaporan hasil pada Desember.

Tujuan dari SPBE adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik. Selain itu, SPBE juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data.